DASAR HUKUM

BERANDA
/
DASAR HUKUM

Landasan & Regulasi

Dasar Hukum Penyelenggaraan

Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan.
Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, danPenyebarluasan Peraturan Perundang - undangan.
Undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
Undang - undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat DalamPenyelenggaraaan Pemerintah Daerah.
Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi danInformasi Hukum Nasional.
Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan dan PendayagunaanTelematika di Indonesia.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan JaringanDokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan AtasPeraturan Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 168 Tahun 2004 tentang PedomanPembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Hukum (SISKUM).
Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum.
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang.
Peraturan Bupati Kabupaten Pemalang Nomor 34 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Nomor :HK.07.01/016-Setwan/I/2022 Tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan InformasiHukum (JDIH) di Lingkungan Sekretariat DPRD Kota Bandung.
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor :100.3.3/9/SETWAN/2026 Tentang Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan InformasiHukum (JDIH) Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemlang.
Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang Nomor :100.3.3/20/SETWAN/2026 Tentang Pembentukan Tim Pengelola JaringanDokumentasi dan Informasi Hukum Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang

DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyelenggaraan

Tentang Kami

Dokumen Hukum

Kontak Kami

Lokasi

Telp

Email